JAKARTA, investor.id – Langkah transformasi bisnis yang tengah gencar dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) atau Telkom, khususnya melalui strategi streamlining dan pemisahan aset infrastruktur wholesale fiber ke anak usaha, mendapat respons positif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi VI DPR Achmad menilai inisiatif korporasi ini sebagai langkah strategis yang progresif dan sejalan dengan tren industri telekomunikasi global, pemisahan antara bisnis infrastruktur (infraco) dan layanan ritel (serviceco) menjadi semakin umum. Juga disebut sebagai langkah krusial dan terencana.
“Kami melihat upaya streamlining ini sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang Telkom untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan setiap unit bisnis memiliki fokus yang tajam,” ujar Achmad di Jakarta dikutip Sabtu (6/12/2025).
Menurutnya, penataan tersebut penting agar aset besar yang dimiliki Telkom dapat dioptimalisasi secara maksimal, tidak hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga kontribusi bagi negara
Mengenai rencana pemisahan (spin-off) aset infrastruktur jaringan fiber wholesale ke Telkom Infrastruktur Fiber (TIF), ia mengaku sangat mendukung.
“Inisiatif pemisahan aset ini bukan sekadar restrukturisasi biasa. Ini adalah langkah yang sangat progresif,” tegasnya.
Pemurnian bisnis infrastruktur ke TIF (InfraCo) akan memungkinkan TelkomGroup untuk memfokuskan pengelolaan jaringan secara lebih terarah, membuka akses infrastruktur secara lebih luas bagi seluruh pelaku industri, serta mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas layanan digital di seluruh Indonesia. Ia juga optimis bahwa pemisahan aset ini berpotensi meningkatkan dividen yang disetorkan Telkom kepada negara.
“Logikanya, dengan memfokuskan TIF sebagai penyedia infrastruktur wholesale yang efisien dan netral, utilisasi aset akan meningkat. Peningkatan efisiensi dan potensi valuasi yang lebih baik dari infraco yang murni inilah yang pada akhirnya dapat menggenjot laba perusahaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, laba bersih yang lebih optimal secara langsung akan berbanding lurus dengan peningkatan dividen yang diterima oleh negara sebagai pemegang saham mayoritas.