Danantara Percepat Bidding Proyek Waste to Energy: 7 Daerah Siap Lepas Sampah Jadi Listrik Mulai Pekan Depan
Jakarta, SAHAMBAGUS.CO.ID – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap menggelar proses bidding atau lelang proyek Waste to Energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pekan depan. Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah krisis sampah nasional menjadi peluang energi terbarukan. CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa sejauh ini, tujuh daerah telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Langkah ini diharapkan mempercepat transisi energi hijau, mengurangi beban TPA, dan menarik investasi hingga triliunan rupiah.
Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah per tahun, dengan hanya 60% yang dikelola secara proper—sisanya menumpuk di TPA dan mencemari lingkungan. Untuk mengatasi ini, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini menargetkan 33 wilayah sebagai lokasi potensial WTE, dengan batch pertama fokus pada tujuh daerah yang siap lahan, volume sampah minimal 1.000 ton/hari, dan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan air.
Rosan Roeslani, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 6 November 2025, melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa proses bidding akan dimulai 11-14 November 2025. “Dari tujuh daerah ini, kesediaan lahannya sudah ada, sampahnya cukup, dan infrastrukturnya siap. Ini momentum untuk eksekusi cepat,” ujar Rosan, menekankan peran Danantara sebagai pemegang saham mayoritas di setiap proyek untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan.
Tujuh daerah yang lolos verifikasi Kemenko Pangan dan KLHK adalah wilayah dengan timbulan sampah tinggi dan potensi energi signifikan. Berikut rinciannya:
| Daerah | Estimasi Volume Sampah (Ton/Hari) | Potensi Kapasitas Listrik (MW) | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bali | 1.200 | 20-25 | Fokus wisata berkelanjutan |
| Yogyakarta | 800-1.000 | 15-20 | Integrasi dengan TPA Piyungan |
| Bogor Raya | 1.500 | 25-30 | Dukung kawasan Jabodetabek |
| Tangerang Raya | 2.000 | 30-35 | Sudah ada pilot project di Cipeucang |
| Kota Semarang | 900 | 15-20 | Kolaborasi dengan Jateng |
| Bekasi Raya | 1.800 | 25-30 | Dekat kawasan industri |
| Medan Raya | 1.100 | 20-25 | Prioritas Sumatera Utara |
Data ini berdasarkan assessment KLHK dan Kemenko Pangan, dengan target groundbreaking serentak Maret 2026. Teknologi utama yang akan digunakan adalah Moving Grate Incinerator (MGI), yang mampu mengolah sampah menjadi listrik tanpa residu berbahaya, sebagaimana dijamin Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.
Proses bidding batch I ini terbuka untuk Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), dengan 24 perusahaan asing yang telah lolos pra-kualifikasi dari total 204-240 peminat global. Pemenang wajib membentuk joint venture (JV) dengan mitra lokal seperti BUMN (misalnya Pertamina atau PLN), BUMD, atau swasta nasional seperti PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) dan PT Tobaro Diamante Energi Tbk (TOBA).
Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menekankan kriteria utama: teknologi mutakhir, tingkat pengembalian investasi (ROI) menarik, dan nol emisi sekunder. “Kami tidak mau bakar sampah tapi keluar sampah lagi. Investor harus pecahkan masalah lingkungan,” tegas Pandu. Pendanaan awal akan dari Patriot Bond, dengan Danantara menyuntik ekuitas hingga 20-30% per proyek, target total investasi Rp20-30 triliun untuk batch I.
Proyek WTE ini diproyeksikan menghasilkan 200-300 MW listrik nasional, cukup untuk 150.000-200.000 rumah tangga, sambil mengurangi emisi CO2 hingga 1 juta ton per tahun—setara dengan penanaman 50 juta pohon. Secara ekonomi, setiap PLTSa akan ciptakan 500-1.000 lapangan kerja langsung, plus efek multiplier di sektor hilir seperti logistik dan manufaktur peralatan. Kementerian PUPR juga siap bangun akses jalan pendukung, sementara BSKDN dorong pemda untuk sinergi zero waste.
Meski prospektif, proyek ini hadapi risiko seperti biaya tinggi (Rp500.000/ton sampah) dan potensi korupsi, sebagaimana diwanti-wanti KPK. Kritikus seperti WALHI khawatir incinerator kurang ideal dibanding zero waste, tapi pemerintah yakinkan dengan regulasi ketat Perpres 35/2018 yang direvisi. Rosan menjanjikan monitoring ketat melalui Danantara untuk hindari keterlambatan seperti proyek sebelumnya.
Penggelaran bidding WTE oleh Danantara pekan depan menandai babak baru dalam pengelolaan sampah Indonesia: dari masalah menjadi aset energi. Dengan tujuh daerah siap dan minat investor global membara, proyek ini berpotensi jadi katalis Green Economy, selaras target 23% bauran EBT 2025. Bagi pemerintah, ini ujian eksekusi cepat; bagi investor, peluang ROI hijau. Seperti kata Rosan, “Ini bukan hanya soal sampah, tapi masa depan berkelanjutan.”





💬 Diskusi & Komentar